Gaji Perangkat Desa Tertunggak, Aliansi Desak Audit Menyeluruh Keuangan Pemda Kabupaten Batang Hari 2025
Jambi, jurnalisis com – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan mendesak BPK RI Perwakilan Jambi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025. Desakan ini muncul menyusul persoalan gaji perangkat desa, BPD, guru PAMI, guru PAUD, hingga pegawai syara’ yang disebut belum dibayarkan sejak 2025 hingga 2026.
Aliansi menyebutkan, gaji perangkat desa yang dialokasikan melalui Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari hingga kini masih menyisakan tunggakan. Untuk tahun 2025 disebutkan terdapat tiga bulan gaji yang belum dibayar, sementara pada tahun 2026 masih terdapat dua bulan gaji yang belum diterima. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpastian terhadap hak dasar aparatur desa dan tenaga pendukung layanan masyarakat.
Menurut aliansi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dinilai belum memberikan kejelasan terkait waktu pembayaran tunggakan tersebut. Di sisi lain, mereka menyoroti tetap dialokasikannya anggaran untuk pekerjaan fisik, termasuk pembangunan Islamic Center yang disebut belum selesai hingga 2026 meskipun telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.
Pada Senin, 6 April 2026, aliansi menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, serta DPRD Provinsi Jambi agar menelusuri persoalan belum dibayarkannya gaji tahun 2025 sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pemda Batang Hari disebut menyampaikan bahwa pembayaran gaji menunggu verifikasi dari BPK RI Perwakilan Jambi.Aliansi kemudian meminta BPK RI Perwakilan Jambi bersikap transparan dalam melakukan audit laporan keuangan Pemda Batang Hari.
Mereka juga mengingatkan agar auditor tidak menerima mentah-mentah laporan yang disajikan, dengan merujuk pada pengalaman tahun 2022 yang disebut terdapat laporan kegiatan fisik tepat waktu namun realisasi di lapangan tidak sesuai.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pegawai BPK RI, aliansi menyampaikan tuntutan agar audit difokuskan pada anggaran gaji kepala desa, perangkat desa, BPD, guru PAMI, guru PAUD, serta pegawai syara’ tahun anggaran 2025.
Saat menanyakan hubungan proses verifikasi dengan gaji yang belum dibayar, Mikael selaku Kasek BPK RI Perwakilan Jambi menyampaikan bahwa tim auditor masih bekerja di lapangan.
“Tim auditor lagi bekerja di lapangan, nanti tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami sampaikan dengan tim di lapangan,” ujar Mikael.
Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tunggakan gaji dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
